Skandal Rokok Ilegal di Pontianak: Bea Cukai dan TNI Amankan Jutaan Batang, Pemuda Dayak Desak Usut Tuntas

Beberapa hari terakhir terjadi pengamanan dan penyegelan terhadap muatan rokok yang diduga berasal dari luar negeri di Pontianak. Insiden ini memicu reaksi dari kelompok Pemuda Dayak yang menuntut agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh, termasuk penelusuran jaringan peredaran serta asal muatan. Tulisan ini merangkum kronologi kejadian, posisi para pihak, aspek hukum yang dapat diberlakukan, perbedaan laporan yang masih harus direkonsiliasi, dan langkah-langkah penyelidikan yang menjadi fokus tuntutan publik.

Kronologi Penindakan

1. Tahapan awal penindakan

• Pada 10 November 2025 unit Kodaeral XII bersama Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis TNI menerima informasi dugaan penyelundupan rokok tanpa cukai di Pelabuhan Dwikora Pontianak. Pendalaman menemukan muatan yang diduga ilegal di lokasi pelabuhan.

2. Pengumuman dan pemeriksaan lebih lanjut

• Pada 11 Desember 2025 Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyatakan bahwa dua kontainer 40 feet berisi sekitar 20,3 juta batang rokok telah disegel dan sedang dilakukan pendalaman dengan pemeriksaan pihak-pihak terkait.

3. Laporan lain terkait unit kendaraan dan jumlah muatan

• Ada laporan lain yang mencatat pengamanan terhadap 23.681.200 batang rokok yang berasal dari empat truk di atas Kapal Dharma Kartika VII, serta klaim adanya penahanan di lima truk pada versi lain. Perbedaan tersebut belum diselesaikan secara publik.

Posisi Para Pihak

1. Otoritas penegak hukum dan bea cukai

• Tim gabungan Bea dan Cukai bersama aparat TNI/Koarmada menyatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan muatan berasal dari Kamboja dan sempat transit di Singapura. Penelusuran menyebut dokumen pengiriman dan alamat pengirim atau penerima diduga fiktif, sehingga dilakukan penyegelan dan pengusutan lebih lanjut.

2. Pemilik ekspedisi

• Pemilik usaha Lintas Samudra Jaya Ekspres, yang mengidentifikasi diri sebagai Abdul, membantah bahwa muatan truknya ilegal. Ia mengklaim bahwa tiga truk yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut memiliki pita cukai resmi dan dokumen pengiriman dari pabrik. Abdul meminta pemeriksaan keaslian pita cukai dan dokumen oleh Bea dan Cukai serta penyerahan barang bukti kepada otoritas yang berwenang.

3. Kelompok masyarakat lokal

• Kelompok Pemuda Dayak mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Mereka menuntut agar pemeriksaan tidak hanya menyoal aktor di lapangan tetapi juga menyingkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi, hingga asal barang dan jaringan penyelundupan.

Aspek Hukum dan Potensi Tuntutan

1. Peraturan yang dapat diberlakukan

• Bila terbukti terdapat pengimporan barang kena cukai tanpa izin atau pemalsuan dokumen, pelaku dapat dikenai ketentuan dalam undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai, termasuk Pasal 102 huruf (h) dan atau Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta Pasal 50 Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait impor barang kena cukai tanpa izin.

2. Nilai dan potensi kerugian negara yang dilaporkan

• Untuk dua kontainer yang dilaporkan, nilai muatan diperkirakan sekitar Rp 50,648 miliar dengan potensi kerugian negara yang dicegah sekitar Rp 34,847 miliar. Versi lain yang mencatat 23.681.200 batang mencantumkan taksiran nilai sekitar Rp 35,1 miliar dan potensi kerugian negara sekitar Rp 17,7 miliar. Angka-angka tersebut berbeda antar laporan sehingga perlu klarifikasi resmi.

Perbedaan Data yang Masih Perlu Diperjelas

1. Variasi jumlah unit dan batang rokok

• Laporan awal menyebut dua kontainer dengan total sekitar 20,3 juta batang. Laporan lain mencatat 23.681.200 batang dari empat truk, dan ada klaim mengenai lima truk pada versi tambahan. Perbedaan ini memerlukan rekonsiliasi berdasarkan pemeriksaan fisik dan dokumentasi resmi.

2. Status legalitas dokumen dan pita cukai

• Otoritas menilai dokumen pengiriman mengandung alamat fiktif dan muatan berasal dari luar negeri tanpa dokumen sah. Sementara pemilik ekspedisi mengklaim adanya pita cukai resmi dan dokumen pabrik. Verifikasi keaslian pita cukai, keabsahan dokumen pengiriman, dan rekam jejak agen pelayaran mesti dilakukan untuk menentukan status hukum barang.

3. Langkah pemeriksaan yang sedang berlangsung

• Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyatakan bahwa pemeriksaan mencakup pemilik kontainer, agen pelayaran, dan pihak lain yang diduga terkait. Tim TNI/Koarmada melaporkan keterlibatan jaringan terorganisir dalam rute Kamboja melalui Singapura menuju Pontianak berdasarkan penelusuran awal.

Rekomendasi Penyelidikan dan Tuntutan Transparansi yang Diajukan

1. Langkah pemeriksaan teknis dan forensik dokumen

• Lakukan pemeriksaan autentikasi pita cukai oleh laboratorium atau unit teknis Bea dan Cukai. Tindak ini sesuai permintaan pemilik ekspedisi yang bersangkutan dan relevan untuk menetapkan status legal barang.

2. Penelusuran rantai pasok dan pihak terkait

• Periksa agen pelayaran, pemilik kontainer, dan entitas pengirim maupun penerima yang tercantum dalam dokumen untuk menilai apakah dokumen tersebut valid atau fiktif. Pemeriksaan ini sejalan dengan upaya otoritas yang telah diumumkan.

3. Publikasi hasil penyelidikan

• Serahkan hasil pemeriksaan secara berkala dan jelas kepada publik untuk memenuhi tuntutan transparansi kelompok masyarakat yang terlibat. Langkah ini penting agar perbedaan angka dan klaim pihak berbeda dapat dijelaskan secara terbuka.

Catatan: Jika pembaca memerlukan konfirmasi angka terkini atau perkembangan proses hukum, sebaiknya merujuk pada pernyataan resmi dari instansi yang menangani perkara.

Kesimpulan

Peristiwa penindakan muatan rokok diduga ilegal di Pontianak melibatkan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai serta aparat TNI/Koarmada, klaim berbeda dari pemilik ekspedisi, dan desakan dari kelompok Pemuda Dayak agar penyelidikan dijalankan secara menyeluruh dan transparan. Terdapat perbedaan signifikan dalam laporan jumlah muatan dan nilai yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga upaya verifikasi dokumen, autentikasi pita cukai, serta penelusuran pihak-pihak yang terlibat menjadi aspek utama yang harus dituntaskan dalam proses penyelidikan.

Lihat postingan selengkapnya di bawah ini :

https://www.instagram.com/reel/DdYmZeVyXdc/?stkn=Z2t0b2F0Y2l3NTdx